WACANA SEPUTAR PILGUB DKI JAKARTA

PENDAHULUAN

            Pilkada sebagai salah satu representasi sistem demokrasi di Indonesia akan kembali digelar bulan Februari tahun 2017. Beberapa daerah di wilayah nusantara ini akan menghelat pesta lima tahunan ini secara serentak. Walaupun masih panjang untuk mencapi klimaks dari pergelaran ini, berbagai elit politik dan kader partai mulai mengambil ancang-ancang dalam menentukan calon. Konsolidasi dan strategi politik mulai digalakan demi mengejar kemenangan. Aroma persaingan antar kader parpol dan elit politik nampaknya kian memanas, walaupun konstituen belum menentukan pilihan di bilik suara. Saling sikut sudah mulai terasa walupun masih terasa biasa-biasa saja. Perang opini mulai menghiasi alotnya persaingan politik demi meraih simpati publik. Beragam politik pencitraan mulai dimainkan untuk saling jegal demi raih kekuasaan. Kondisi ini sangat tampak jelas dalam pertarungan pilkada DKI Jakarta. Ada apa dibalik pilkada Jakarta?

PILKADA JAKARTA: PERTARUNGAN TIGA KOMANDO

Aroma persaingan berebut kuasa mulai terasa sebelum episode kepemimpinan Ahok-Djarot dinonaktifkan. Beragam blusukan dan silahturahmi politik mulai digalakan demi pencitraan dan meraih dukungan. Para politisi mulai sibuk mencari kawan untuk membangun koalisi dan strategi. Setelah melewati berbagai penjajakan dan komunikasi politik, akhirnya KPUD menetapkan tiga pasangan calon yang akan bertarung di pilkada Jakarta, yakni: Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Ketiga pasangan calon di atas adalah representasi dari tiga koalisi besar dalam peta politik pilkada Jakarta. Pasangan petahana, Ahok-Djarot adalah representasi koalisi PDIP, NASDEM, HANURA, GOLKAR dan PPP kubu Djan Francis yang dikomandani oleh Megawati Soekarnoputri. Sedangkan pasangan Anies-Sandiaga merupakan representasi poros kertanegara (GERINDRA dan PKS) yang dikomandani oleh Prabowo Subianto. Selanjutnya pasangan Agus-Sylvi sebagai representasi poros cikeas (DEMOKRAT, PAN, PKB dan PPP) yang dikomandani Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bila diamati lebih jauh, pertarungan tiga koalisi adalah gambaran tentang pertarungan tiga komando besar dari setiap koalisi. Pertarungan ketiga figur politik ini bukanlah hal yang baru dalam dunia politik tanah air.

Pilkada Jakarta bisa dilihat sebagai arena balas dendam politik dari Prabowo kepada Megawati. Hal ini terkait dengan kisah persaingan mereka yang cukup seru dalam pilpres 2014 silam. Sedangkan rivalitas Mega dan SBY berkaitan dengan dua kekalahan telak yang diderita Mega dalam gelaran pilpres terdahulu. Hal ini juga masih terasa dalam suasana di parlemen, yang mana kedua kubu berada pada dua kutub yang berbeda.

POLITIK PENJEGALAN

Kisruh pilkada Jakarta dimulai dengan isu berbau SARA yang terlontar dari mulut sang petahan dalam sambutannya di Kepulauan Seribu yang diunggah ke media sosial. Berbagai reaksi datang silih berganti ulama, pemuka agama dan ormas Islam. Semuanya menuntut agar pemerintah dan aparat penegak hukum segera menindak Ahok dalam kasus penistaan agama. Tuntutan itu kemudian berujung pada aksi damai 4 November yang berakhir ricuh.

Kisah Ahok di atas dapat dilihat sebagai bentuk politik penjegalan yang sedang dirancang oleh aktor-aktor politik tertentu. Penjegalan dini tentunya menjadi aksi yang paling tepat untuk menjegal langkah sang petahana untuk kembali berkuasa. Mengapa? Sejak awalnya, tingkat elektabilitas Ahok tidak tersaingi oleh lawan-lawannya. Dua pasangan calon lainnya belum bisa menyaingi Ahok-Djarot. Untuk mengatasi ini, momen di Kepulauan Seribu dijadikan senjata ampuh untuk menjegal Ahok-Djarot. Isu membela agama mulai dimainkan untuk memantik kemarahan umat Islam. Singkat cerita, citra dan elektabilitas Ahok terus merosot. Kampanyenya banyak ditolak dan diusik oleh warga.

Banyak pihak yang melihat bahwa kasus Ahok merupakan skenario yang disusun poros cikeas untuk memuluskan jalan jagoannya. Dua hari sebelum aksi damai tersebut, SBY menggelar konferensi pers di puri cikeas yang mana menekankan tentang ‘koreksi kepada pemerintahan’ dan penanganan kasus Ahok. Secara tidak langsung, hal ini merupakan upaya untuk menjegal langkah Ahok di pilkada Jakarta.

UPAYA KUDETA JALANAN

            Pasca aksi damai pada 4 November, presiden mengeluarkan pernyataan bahwa ada aktor-aktor politik yang menunggangi aksi itu. Aksi itu juga disinyalir sebagai upaya untuk menjatuhkan pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam orasi berbau kebencian dan penghinaan yang mengarah kepada presiden. Substansi dari aksi itu disabotase. Aksi penuntutan penegakan hukum berubah menjadi usaha menebar kebencian dan berbau SARA. Hal ini bisa dilihat dari orasi Fahri Hamzah tentang parlemen ruangan dan jalanan serta cara untuk menjatuhkan presiden. Wakil ketua DPR RI itu adalah kader partai PKS, partai yang oposisi di dalam parlemen.

Selain itu ada juga sosok Fadli Zon, politisi kontroversial milik Partai Gerindra. Dia adalah sosok yang paling militan dari kubu Prabowo-Hatta dalam pilpres 2014. Pernyataannya saat itu sering menyerang Presiden Jokowi. Fadli juga adalah sosok penantang Ahok dalam berbagai kasus yang terjadi di Jakarta, mulai dari kasus sumber waras dan reklamasi pulau. Ada juga sosok Rizieq Shihab, ketua FPI yang tak lain adalah seteru Ahok. Orasi-orasi mereka memantik kemarahan masa dengan menuding presiden sebagai sosok sombong yang menolak bertemu rakyatnya, tidak menghargai habib dan ulama.

Aksi rusuh di depan istana kepresidenan yang adalah simbol kekuasaan presiden dan pemerintahan, merupakan upaya kudeta.

PENUTUP

            Pilkada Jakarta adalah barometer perpolitikan bangsa ini. Semua mata anak bangsa terarah padanya. Di sana bukan saja saling beradu visi-misi, tetapi juga saling sikut demi berebut kuasa. Di sana bukan saja pertarungan tiga pasangan calon, tetapi juga perang tiga komando. Wacana umum yang berada di pusara politik ibukota sebenarnya adalah usaha pengalihan kekuasaan dengan menjatuhkan pemerintahan. Kasus Ahok hanyalah sebuah batu loncatan bagi para dua komando lainnya untuk memuluskan sebuah tujuan di masa mendatang (pilpres 2019).